Kab.Bandung, REVOLUSI co.id – Pekerjaan perbaikan saluran Tembok Penahan Tanah (TPT) di wilayah kp. limus desa maruyung, kecamatan Pacet, Kab.Bandung, Diduga Asal asalan, pasalnya selain tidak terpasang papan informasi pekerjaan, material yang di gunakan kwalitas nya sangat jelek.
Dari hasil pantauan awak media di lapangan pada Minggu (9/11/2025), terlihat bahwa pengerjaan proyek TPT tersebut dilakukan secara tidak maksimal dan terkesan asal-asalan. Selain tidak terpasangnya papan informasi pekerjaan, sebagian material menggunakan batu teunang, serta tidak terlihat kerapian dan kelurusan pasangan batu.
Kondisi itu membuat hasil pekerjaan terlihat tidak rapi, melengkung, dan tidak memenuhi standar teknis konstruksi. Di beberapa titik juga terlihat material berserakan tanpa penataan yang baik.
Salah satu pekerja saat di konfirmasi awak media terkait pemasangan material batu teunang hanya menjawab kami hanya pekerja.
”abdi mah Ngan ukur pagawe, upami masalah papan proyek teu Aya sareung batu na kieu mah sok we taekeun Kanu berita, ( Saya hanya pekerja, masalah tidak ada papan informasi dan material batu seperti ini saya tidak tau, silahkan aja naikin berita)”,jawab salah satu pekerja.
Sementara itu, salah satu warga yang tidak mau disebut namanya mengungkapkan “Kalau ini pekerjaan dari dinas harusnya ada terpasang papan informasi, dan terlihat nilai anggarannya berapa, volume pekerjaan nya berapa dan jelas sumber anggaran nya darimana serta pihak pelaksana nya dari CV apa, kan ini tidak ada”, terangnya.
” kenapa pihak dinas terkait dalam hal ini Dinas PUTR tidak mengawasi pekerjaan seperti ini, kan kewajiban nya untuk mengawasi ini mah di lokasi tidak ada”,ucapnya salah satu warga dengan nada kecewa
Warga menilai pekerjaan tersebut terkesan tidak transfaran dan menduga adanya unsur kesengajaan dari dinas terkait dengan tidak mengawasi pekerjaan TPT tersebut, kalau memang ada pengawasan tentunya pihak pemborong akan memasang papan informasi publik di lokasi pekerjaan, dengan minimnya pengawasan dalam pekerjaan berpotensi akan adanya penyimpangan penggunaan anggaran.
Masyarakat berharap Dinas PUTR kab.Bandung dan aparat penegak hukum segera turun meninjau lokasi proyek untuk memastikan apakah pelaksanaan di lapangan sesuai dengan perencanaan dan spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak.
Sebagai penutup, warga juga menyerukan agar pemerintah daerah memperketat pengawasan terhadap setiap kontraktor pelaksana proyek infrastruktur, agar tidak ada lagi pekerjaan asal jadi yang hanya menguntungkan pihak tertentu namun merugikan kepentingan masyarakat.
“Pengawasan harus diperketat. Kalau ada pemborong nakal, putus kontraknya dan jangan diberi proyek lagi. Pembangunan harus untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk memperkaya segelintir orang,” pungkas warga penuh harap. (GS)
