Kab. Bandung, REVOLUSI. co.id – Sejumlah elemen masyarakat Kabupaten Bandung mulai mempertanyakan dampak nyata dan kelogisan berbagai penghargaan yang diterima oleh Bupati Bandung terhadap kesejahteraan warga.
Meski prestasi-prestasi ini seakan-akan diapresiasi, namun banyak warga yang menilai bahwa penghargaan itu belum sepenuhnya mencerminkan peningkatan kualitas hidup mereka.
Masyarakat menyoroti, meskipun Bupati Bandung sering kali mendapatkan penghargaan, namun masih banyak persoalan mendasar yang belum terselesaikan, salah satunya akses terhadap layanan kesehatan yang masih belum optimal, infrastruktur yang kurang layak, dan penanganan masalah sosial yang belum tepat sasaran.
Seperti yang diungkapkan Ketua Forum RT/RW Kabupaten Bandung, Kang Seno, Jumat (16/08), mengatakan,. ” Kami belum merasa bangga Bupati Bandung mendapatkan banyak penghargaan, karena seharusnya ada dampak langsung yang bisa dirasakan oleh masyarakat, bukan hanya sebatas pengakuan di atas kertas, ” Terangnya.
Beliau pun menilai bahwa penghargaan yang diperoleh Bupati Bandung lebih banyak mencerminkan upaya administratif dan program jangka pendek, sementara dampak jangka panjang bagi masyarakat belum terlihat signifikan.
” Penghargaan memang penting sebagai bentuk pengakuan atas kerja keras yang dilakukan pemerintah, namun keberhasilan tersebut seharusnya diukur dari seberapa besar manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat, ” tegasnya.
“Secara logika, Bupati Bandung yang sekarang baru menjabat sekitar 3.5 tahun dengan jumlah penghargaan sebanyak 312 buah. Artinya dalam rentang waktu 4 hari Bupati mendapatkan penghargaan, apakah itu logis,” Jelasnya.
“Kapan Bupati bekerjanya? Apakah dalam waktu 4 hari saja, seseorang bisa dapat sebuah penghargaan?. Saya kira ini aneh dan kurang masuk akal,” Terang Kang Seno.
Bupati Bandung diharapkan tidak hanya fokus pada pencapaian penghargaan, tetapi juga lebih serius dalam memastikan program-program yang diluncurkan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Warga Kabupaten Bandung berharap agar pemerintah daerah lebih transparan dan partisipatif dalam melibatkan masyarakat, setiap pengambilan keputusan yang berdampak pada kesejahteraan mereka secara langsung. ( R***).
