Bandung, REVOLUSI.co.id - Masyarakat Desa Cihawuk Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung merasa kecewa terhadap hukum yang ada di negeri ini. Hal ini dikarenakan pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan anggaran dana desa, di kampung halamannya tak kunjung diungkap, padahal warga sudah melaporkan ke pihak Polda Jawa Barat dari tahun 2022, namun diduga hingga saat ini tak kunjung dilakukan pemeriksaan.
Pengaduan masyarakat Desa Cihawuk pada tahun 2022 mencakup penggunaan anggaran dana desa yang tidak sesuai dengan realita dilapangan, salah satunya terjadi di tahun 2020, yang di
dugaan ada transfer Dana Desa sebesar Rp500 juta ke rekening pribadi kepala desa.
Selain itu juga, dugaan pembangunan sumur bor dengan anggaran Rp45 juta per titik juga dipertanyakan lantaran pembayaran kepada pihak pelaksana disebut hanya sekitar Rp10 juta.
Pada Tahun Anggaran 2019, salah satu kegiatan yang menjadi sorotan adalah program ijazah Paket A dan B bagi RT/RW dengan anggaran Rp80 juta. Dalam dokumen tersebut, pelapor memperkirakan realisasinya hanya sekitar Rp15 juta.
Kemudian pembangunan jalan menuju Curug Panganten dengan anggaran kurang lebih Rp120 juta, sementara realisasi yang disebutkan pelapor sekitar Rp50 juta.
Memasuki 2020, dugaan ketidaksesuaian kembali muncul dalam sejumlah program.
Anggaran BUMDes untuk penambahan sarana dan prasarana air bersih serta ATK kantor tercatat sebesar Rp150 juta. Namun, pelapor menyebut realisasinya diperkirakan sekitar Rp80 juta.
Program Sanitasi Desa (SANDES) dengan anggaran Rp350 juta juga dipertanyakan. Menurut dokumen pengaduan, realisasinya diperkirakan sekitar Rp250 juta.
Begitu pula anggaran Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) sebesar Rp30 juta yang disebut hanya terealisasi sekitar Rp15 juta.
Tak hanya itu, pembangunan tiga unit Posyandu dengan anggaran Rp249 juta turut dipersoalkan. Pelapor menyebut realisasi pembangunan sekitar Rp60 juta per unit atau total Rp180 juta.
Sementara pembangunan Pustu/Poskesdes Cihawuk dengan anggaran Rp401.320.000 disebut memiliki realisasi sekitar Rp300 juta
Deretan persoalan tersebut sebelumnya telah dituangkan dalam dokumen pengaduan masyarakat yang ditujukan kepada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat pada Mei 2022.
Menurut mantan Kades Cihawuk berinisial AB, sejumlah dugaan penggunaan anggaran desa yang menurutnya perlu ditelusuri secara menyeluruh oleh aparat penegak hukum.
AB mengaku telah menyampaikan pengaduan kepada Polda Jawa Barat atas nama masyarakat Desa Cihawuk. Berdasarkan keterangannya, laporan tersebut tertanggal 30 Mei 2022 dan kemudian dilimpahkan ke Polresta Bandung untuk ditangani Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
Angka-angka tersebut masih merupakan keterangan dalam dokumen pengaduan dan membutuhkan pembuktian melalui APBDes, laporan realisasi anggaran, dokumen pertanggungjawaban, serta pemeriksaan fisik pekerjaan.
Salah satu poin paling serius dalam pengaduan masyarakat adalah dugaan transfer Dana Desa sebesar Rp500 juta ke rekening pribadi kepala desa pada Tahun Anggaran 2020.
Jika transaksi tersebut benar terjadi, sejumlah hal perlu dijelaskan, mulai dari dasar administrasi, tujuan pemindahan dana, pihak yang memberikan persetujuan, hingga mekanisme pertanggung jawabannya.
Sebab, pengelolaan keuangan desa harus dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku, tercatat dalam administrasi keuangan, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Pertanyaan mendasarnya, apakah benar dana sebesar Rp500 juta masuk ke rekening pribadi kepala desa? Jika benar, untuk kepentingan apa dana tersebut dipindahkan dan bagaimana pertanggungjawaban penggunaannya?
Persoalan ini membutuhkan penelusuran terhadap bukti transaksi perbankan dan dokumen keuangan desa, bukan sekadar asumsi maupun keterangan sepihak.
Sorotan terhadap pengelolaan Dana Desa Cihawuk berlanjut pada Tahun Anggaran 2021.
Dalam dokumen pengaduan, program Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) untuk 60 rumah disebut memiliki anggaran Rp1,2 miliar. Namun, pelapor memperkirakan realisasinya sekitar Rp900 juta.
Selain itu, terdapat anggaran RUTILAHU untuk 13 rumah sebesar Rp130 juta dengan realisasi yang disebut sekitar Rp111,8 juta.
Anggaran bantuan kebakaran rumah sebesar Rp25 juta juga dipersoalkan. Pelapor menyebut realisasinya hanya sekitar Rp9,6 juta.
Program pembesaran ikan nila dengan anggaran Rp14 juta bahkan disebut tidak direalisasikan.
Sementara bantuan warungan dengan anggaran Rp15,65 juta dalam dokumen pengaduan disebut hanya terealisasi sebesar Rp10. Nominal tersebut masih memerlukan klarifikasi karena tidak dijelaskan secara pasti apakah yang dimaksud Rp10 ribu, Rp10 juta, atau angka lainnya.
Persoalan lain menyangkut pembangunan sumur bor. Berdasarkan informasi dalam pengaduan, anggaran pembangunan disebut mencapai Rp45 juta untuk setiap titik. Namun, nilai yang disebut diterima pihak tukang bor hanya sekitar Rp10 juta.
Ia mempertanyakan perbedaan antara nilai anggaran yang dialokasikan dengan pembayaran kepada pihak pelaksana pekerjaan.
"Kalau anggarannya Rp45 juta per titik, sementara yang dibayarkan kepada tukang bor hanya Rp10 juta, lalu sisanya yang Rp35 juta itu digunakan untuk apa?" ungkap AB.
Menurutnya, persoalan tersebut perlu ditelusuri melalui pemeriksaan dokumen anggaran, bukti transaksi, spesifikasi pekerjaan, serta keterangan pihak-pihak yang terlibat.
AB menegaskan tidak ingin terburu-buru menyimpulkan adanya tindak pidana. Namun, ia berharap aparat penegak hukum tidak mengabaikan informasi dan dokumen yang telah disampaikan masyarakat.
"Kalau masyarakat membawa laporan dan dokumen, seharusnya dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Terlepas nanti terbukti atau tidak, biarkan proses hukum yang menentukan," ujarnya.
Ia juga menyatakan kesiapannya menunjukkan dokumen yang dimiliki untuk mendukung proses klarifikasi maupun pemeriksaan lebih lanjut.
AB mengaku kecewa karena laporan yang telah disampaikan sejak 2022 masih membutuhkan kejelasan mengenai tindak lanjut penanganannya.
Ia berharap Unit Tipikor Polresta Bandung dapat memberikan informasi mengenai perkembangan pengaduan masyarakat tersebut.
Menurutnya, "Masyarakat yang menyampaikan pengaduan dengan disertai dokumen pendukung semestinya mendapatkan ruang untuk memberikan keterangan, sementara aparat penegak hukum melakukan pendalaman sesuai prosedur," Jelasnya. (Tim/ Red )
