Oleh Asep Setiawan ( Asep Bom )
Selama ini Kepala Desa yang ada di Indonesia harus rela dengan pengurangan anggaran dana desa, bahkan rela untuk menghentikan pembangunan di wilayah desa nya masing - masing demi sebuah program Koperasi Desa Merah Putih ( KDMP ) yang digadang - gadang oleh Presiden Prabowo.
Namun sudah hampir berjalan satu tahun, masih banyak desa - desa yang belum membangun KDMP, bahkan ada pula desa yang mangkrak dalam pembangunannya, serta ada pula desa yang sudah ada bangunan KDMP tapi belum beroperasi.
Yang menjadi pertanyaan di masyarakat sekarang ini, anggaran untuk pembangunan KDMP itu, yang selama ini diambil dari dana desa kemana. Seharus nya untuk pembangunan KDMP dan pengadaan barang serta isi nya di serahkan kepada Kepala Desa, jangan menggunakan pihak ke 3, yang ujung - ujung nya pembangunan di wilayah desa terhambat dan KDMP belum di bangun.
Hal ini yang semestinya nya diperhatikan oleh pemerintah pusat, agar pembangunan di wilayah pedesaan tidak terhambat sebaiknya anggaran dana desa dikembalikan kepada Kepala desa, sesuai dengan amanat undang - undang Dana Desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Besaran Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, angka kemiskinan esa, dan tingkat kesulitan geografis.
Jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, dan angka kemiskinan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hitung dengan bobot 30% (tiga puluh per seratus) untuk jumlah penduduk Desa.30% (dua puluh per seratus) untuk luas wilayah Desa dan 50% (lima puluh per seratus) untuk angka kemiskinan Desa.
Tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai faktor pengali hasil penghitungan sebagaimana dimaksud
ada ayat (3).
Besaran Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara, dana Desa untuk suatu Desa, Pagu Dana Desa kabupaten/kota x [(30% x persentase jumlah penduduk Desa yang bersangkutan terhadap total
Penduduk Desa di kabupaten/kota yang
bersangkutan) + (20% x persentase luas wilayah esa yang bersangkutan terhadap total luas wilayah Desa di kabupaten/kota yang bersangkutan) + (50% x persentase rumah tangga pemegang Kartu Perlindungan Sosial terhadap total jumlah rumah tangga Desa di kabupaten/kota
yang bersangkutan).
Hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan dengan tingkat kesulitan geografis setiap Desa. Jadi sesuai dengan undang - undang kini pemerintahan desa mulai di kebiri, mulai dari otonomi desa dan keuangan desa.
Desa yang mempunyai otonomi desa sudah seharusnya mengelola pemerintah tanpa intervensi dari pemerintah kabupaten/kota, provinsi dan pusat.
Maka dari itu perlu kita pahami bahwa Pemerintahan desa, dalam mengelola dana desa tidak perlu lagi intervensi dari pemerintah pusat, sudah selayaknya pemerintahan desa, menerima dana desa secara utuh tanpa ada pengaturan pemerintah pusat, karena desa merupakan satu wilayah otonomi.
Koperasi desa merah putih yang di gagas pemerintahan pusat seharus nya tidak memaksakan diri, karena bukan satu satu nya program yang bermanfaat bagi desa dan masyarakat malah akan membunuh pedagang - pedagang kecil dan UMKM yang ada dipedesaan. Maka sudah selayaknya pemerintahan pusat mengembalikan dana desa seutuhnya sesuai amanat undang - undang.***
