Jakarta, REVOLUSI.co.id– Ribuan nelayan dan pelaku usaha perikanan yang tergabung dalam Solidaritas Nelayan Indonesia (SNI) Kabupaten Cilacap bergerak menuju Ibu Kota.
Sebanyak 1.400 massa diberangkatkan menggunakan bus dari titik kumpul Kantor SNI Cilacap pada Rabu (17/12/2025) malam.
Keberangkatan ini merupakan bagian dari aksi damai besar-besaran yang digelar di kawasan Istana Negara serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada Kamis (18/12/2025).
Aksi ini menjadi simbol perlawanan terhadap kebijakan Menteri KKP yang dinilai mencekik masyarakat pesisir.
Isu utama yang diusung dalam aksi ini adalah penolakan keras terhadap rencana naturalisasi kapal asing. Ketua SNI Cilacap, Edy Santoso, menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan ancaman nyata bagi kedaulatan ekonomi nelayan lokal.
”Kami khawatir kapal asing akan mendominasi, apalagi dengan adanya rencana perluasan pelabuhan di Cilacap. Dari segi peralatan, kita sudah kalah canggih.
Kapal-kapal kami masih tradisional. Jika ini dipaksakan, nelayan lokal akan tersingkir,” ujar Edy dengan nada khawatir.
Selain persoalan kapal asing, pelaku usaha perikanan juga menuntut keadilan fiskal. Koordinator SNI Cilacap, Agustina, menyoroti tiga poin yang memberatkan operasional mereka:
Indeks Tarif PNBP: Massa mendesak pemerintah menurunkan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang saat ini mencapai 22,5% hingga 30%.
Retribusi Tambat Labuh: Meminta keringanan biaya parkir kapal, terutama saat musim paceklik (off-season) di mana kapal tidak melaut namun tetap dikenakan biaya sandar yang besar.
Harga Acuan Ikan (HAI): Menuntut peninjauan ulang harga acuan agar lebih realistis dan berpihak pada kesejahteraan nelayan.
”Kami tidak keberatan berkontribusi pada negara, tapi jangan memberatkan. Berikan tarif yang bersahabat dengan nelayan,” tegas Agustina.
Aspirasi ini diharapkan sampai langsung ke Presiden Prabowo Subianto. Dalam audiensi awal, perwakilan nelayan telah bertemu dengan Wakil Menteri dan Dirjen KKP untuk menyampaikan kegelisahan mereka, khususnya terkait dampak perluasan pelabuhan Cilacap.
Sebagai tindak lanjut dari aksi ini, Edy Santoso mengungkapkan bahwa perjuangan akan berlanjut di meja perundingan. “Alhamdulillah ditanggapi dengan baik. Rencananya, pada 6 Januari 2026, kami dipanggil untuk rapat dengar pendapat bersama DPR RI dan KKP,” pungkasnya.
(Galih’Buyung/Red)
