Kab. Bandung, REVOLUSI.co.id – Kegaduhan melanda di kp manirancan Desa Rancakasumba, Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung, menyangkut program rumah tidak layak huni (rutilahu). penerima bantuan dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) setempat, Zainal Abidin, dan Bapak Epi (semuanya berdomisili di RT 01 RW 01), mengeluhkan kualitas material bangunan yang diterima. Mereka mempertanyakan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana program tersebut.
Keluhan warga meliputi disparitas harga semen Rajawali yang signifikan, dari Rp48.000 menjadi Rp70.000 per sak, tanpa penjelasan yang memadai. Lebih memprihatinkan lagi, mereka juga melaporkan rendahnya kualitas semen, besi berkarat, hebel retak, dan bahkan dugaan kekurangan jumlah material.
Dengan terjadinya hal itu menimbulkan kekhawatiran akan keselamatan dan kekuatan bangunan yang diperbaiki, karena ada dugaan tidak kesesuaian bahan material yang dinilai kualitas yang sangat merugikan keluarga penerima manfaat.
“Kami berharap mendapatkan rumah yang lebih layak, dengan adanya bantuan rutilahu ini, namun bila melihat dari kualitas material kami sangat khawatir, dan adanya tidak kesesuaian,” ujar Zainal Abidin mewakili warga lainnya, mengungkapkan kekecewaan mendalam atas kondisi ini.
Ketidakpuasan warga memicu pertanyaan serius terhadap transparansi dan akuntabilitas BUMDes dalam mengelola dana rutilahu. Absennya papan proyek di lokasi pembangunan semakin memperkuat kecurigaan warga. Mereka menuntut klarifikasi dan solusi dari BUMDes, baik berupa penggantian material yang rusak maupun penjelasan transparan terkait selisih harga.
Ketika dikonfirmasi, Ketua BUMDes Rancakasumba Kec. Solokanjeruk Yayat, menjelaskan,”Bahwa bantuan rutilahu dari Kab. Bandung ini anggaranya belum cair, namun sekarang ini hanya toko material saja yang sengaja memberikan dulu pinjaman bahan bangunan,” Jelasnya.
“Untuk sementara ini RAB rutilahu ada di material, dan untuk penentuan harga bukan dari BUMDes, namun yang menentukan adalah material. Bahkan pernah saya pun menegur toko bangunan yang menyuplai material karena ada keluhan dari KPM dengan harga yang mahal,” Ungkap Ketua BUMDes.
“Sedangkan untuk anggaran HOK akan turun nya di termen 3, sedangkan termen ke 1 juga belum turun, jadi HOK sebesar Rp. 900 ribu itu tergolong minim, namun saya sudah berbicara sama KPM bahwa ini harus ada swadayanya,” Jelasnya.
Sementara itu, Kepala Desa Rancakasumba menyayangkan kejadian ini dan mengaku telah menginstruksikan penyelidikan internal untuk mengusut tuntas dugaan penyimpangan tersebut. Beliau juga menyesalkan absennya papan proyek rutilahu di lokasi pembangunan.
“Kami akan menindaklanjuti hal ini secara serius,” tegas Kepala Desa. “Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat.”
Kejadian ini menjadi sorotan serius. Kejelasan dan penyelesaian yang adil akan sangat krusial untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap program rutilahu dan kinerja BUMDes Desa Rancakasumba. Kepercayaan masyarakat merupakan aset berharga yang harus senantiasa dijaga. ( REDAKSI )
