Kab. Bandung, REVOLUSI.co.id – Ternyata dalam pengelolaan anggaran Biaya Operasional Sekolah ( BOS ) seakan hanya menjadi sebuah isapan jempol bagi dunia pendidikan, dengan ada nya BOS banyak oknum – oknum kepala sekolah yang memanipulasi data untuk meraih keuntungan.
Salah satunya yang lagi hangat di Kabupaten Bandung adalah anggaran langganan koran, yang selalu dinilai tidak transparan dan seakan dijadikan ladang meraup keuntungan bagi oknum – oknum yang memainkan instrumen pengelola.
Salah satu instrumen yang selalu dimainkan oleh oknum – oknum ini adalah kwitansi koran yang sudah tidak lagi berlangganan dan sudah gulung tikar. Bahkan selain itu juga langganan media masa ternyata banyak yang tidak dibayar, namun secara kasat mata bendahara sekolah sudah membayar langganan koran setiap bulannya.
Hal ini yang perlu diluruskan dan diselidiki oleh Aparat Penegak Hukum ( APH ), agar bantuan BOS sesuai dengan peruntukannya dan langganan media masa ( koran ) tidak dijadikan sebagai ajang korupsi oleh oknum – oknum yang ada di dalam dunia pendidikan.
Banyak pengusaha media masa mengeluhkan hal tentang pembayaran koran yang selalu terlambat bahkan nunggak dalam pembayarannya, bahkan tak tanggung – tanggung,, di satu kecamatan yang ada di Kabupaten Bandung, sekolah dasar menunggak pembayaran koran mulai dari 6 bulan sampai 2,5 tahun. Padahal Kepala SD sudah membayarnya kepada pihak pengelola.
Ini yang seharusnya menjadi catatan APH agar diperiksa menyeluruh bagi sekolah – sekolah yang menunggak pembayaran koran, karena bantuan BOS SD setiap bulannya bisa dicairkan, dengan batas minimal tunai Rp 5 juta.
Disini yang menjadi pertanyaan para pengusaha media masa, kenapa dari pihak sekolah sudah membayar kepada pengelola , namun langgan korannya tidak dibayarkan. Ini yang mestinya dijadikan referensi untuk mengaudit bantuan BOS.
Bahkan menurut salah seorang wartawan di Kab. Bandung yang sudah bermitra dengan Sekolah, saat dihubungi mengatakan,” Itu semua benar adanya, saya sudah bertahun tahun bermitra dengan sekolah – sekolah, bahkan para Kepala SD sudah membayar langganan koran dan belum pernah menunggak,” Jelasnya.
“Namun kenapa uang langganan koran tidak sampai pada wartawan nya, ini yang menjadi pertanyaan, namun banyak pengelola yang berdalih bahwa Kepala sekolah belum bayar, namun Kepala SD mengatakan sudah membayar lunas,” Ungkap salah seorang wartawan.
Menurut beberapa awak media yang koran nya sudah berlangganan ke sekolah yang ada di Kab. Bandung, ternyata ada 15 kecamatan yang menunggak pembayaran langganan koran, salah satu nya Kecamatan Nagreg, Cicalengka, Cimenyan, Solokanjeruk, Majalaya, Ibun, Pacet, Bojongsoang, Dayeuhkolot, Pameungpeuk, Banjaran, Cangkuang, Katapang, Rancaekek, dan Kec. Cimaung.
Temuan ini, berawal dari salah satu Kepala SD di wilayah Kec. Rancaekek, yang dimana para Kepala SD yang ada di Kec. Rancaekek, sudah membayar langganan koran, namun ternyata tidak dibayarkan kepada awak media oleh salah seorang pengelola Koran. Setelah itu melebar lah ke beberapa kecamatan, ternyata uang langganan koran bukan tidak di bayar tapi di gondol oleh oknum pengelola.
Tunggakan pembayaran koran SD yang ada di Kab. Bandung itu hampir rata – rata nunggak langganan koran dari 6 bulan sampai 2,5 tahun, namun aneh nya tidak ada yang mempertanyakan kemana uang pembayaran koran dari Kepala SD tersebut. ( REDAKSI )
