Aroma Busuk di Tengah Badai OTT KPK Cilacap, Proyek Siluman di Cigobang Terabaikan

- Jurnalis

Rabu, 1 April 2026 - 18:04 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Oplus_131072

Oplus_131072

Majenang, REVOLUSI.co.id– Di saat publik Cilacap masih dikejutkan oleh guncangan Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebuah pemandangan janggal justru tersaji di Desa Jenang, Kecamatan Majenang.

Proyek pelebaran jalan di jalur Cigobang kini menjadi sorotan tajam karena dikerjakan layaknya “proyek koboy” yang mengabaikan aturan transparansi publik.

​Pantauan tim investigasi media di lokasi menunjukkan aktivitas alat berat dan pekerja yang sibuk merombak jalan. Namun, ada satu hal penting yang hilang: Papan Informasi Proyek. Sesuai UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Perpres pengadaan barang/jasa, setiap jengkal pekerjaan yang dibiayai uang rakyat wajib memajang identitasnya.

​Siapa kontraktor yang bermain?

​Berapa miliar uang rakyat yang dikucurkan?

​Apa spesifikasi volume pekerjaannya?

​”Seolah Menggunakan APBD Seenak Budel Dewek”

​Ketidak terbukaan ini memicu spekulasi liar di masyarakat. Salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya menyatakan kekecewaannya. “Ini uang pajak kami, bukan uang pribadi mereka.

Kalau tidak ada papan proyek, kami curiga ada spesifikasi yang disunat di lapangan,” ujarnya dengan nada sengit.

​Gaya pengerjaan yang terkesan “hantam kromo” tanpa administrasi yang jelas ini dianggap sebagai bentuk arogansi birokrasi dan rekanan. Di tengah sorotan KPK terhadap integritas pejabat di Cilacap, proyek tanpa identitas di Cigobang ini seolah menjadi tantangan terbuka bagi aparat penegak hukum.

​Publik kini bertanya-tanya, apakah aroma tak sedap di Cigobang ini akan tercium sampai ke Gedung Merah Putih KPK? Jika papan informasi yang menjadi syarat paling dasar saja sudah berani ditabrak, muncul pertanyaan besar mengenai kualitas material dan potensi kerugian negara di balik aspal yang akan digelar.

​Masyarakat menuntut Dinas terkait untuk segera turun tangan dan menghentikan gaya “koboy” para kontraktor nakal ini.

Jika transparansi dianggap sebagai formalitas belaka, maka jangan salahkan publik jika mereka meminta KPK untuk kembali “berkantor” di Cilacap guna menyisir proyek-proyek yang baunya mulai menyengat ini.(Buyung/tim)

Berita Terkait

Proyek Rp2,2 Miliar di Cilacap Sempat Menjadi Proyek Siluman, Setelah Ramai Papan Informasi Akhirnya Dipasang
Warga Desa Mernek Apresiasi Pembangunan Jalan Kantil 6 Lewat Bantuan Gubernur Jateng
Bola Panas di SMPN 2 Parigi Pangandaran Tentang Dana BOS dan Proyek Revitalisasi Mengguncang Publik
Ranah Minang Kehilangan Sang Maestro, Yus Dt. Parpatiah Tutup Usia
Cegah Penyakit Masyarakat, Polsek Sidareja Cilacap Amankan Miras dalam Razia Kos-kosan
MPC Pemuda Pancasila Cilacap Tegaskan Kabar Aksi “Peduli Mas Bupati” Adalah Hoaks & Upaya Provokasi
Pastikan Stabilitas Pangan,Gubernur Jateng Pantau Harga Kebutuhan Pokok di Pasar Gede Solo
Kantor Hukum Fredy & Partners Dukung Penataan Parkir Terpusat Pangandaran

Berita Terkait

Rabu, 1 April 2026 - 20:00 WIB

Proyek Rp2,2 Miliar di Cilacap Sempat Menjadi Proyek Siluman, Setelah Ramai Papan Informasi Akhirnya Dipasang

Rabu, 1 April 2026 - 18:04 WIB

Aroma Busuk di Tengah Badai OTT KPK Cilacap, Proyek Siluman di Cigobang Terabaikan

Rabu, 1 April 2026 - 14:56 WIB

Warga Desa Mernek Apresiasi Pembangunan Jalan Kantil 6 Lewat Bantuan Gubernur Jateng

Minggu, 29 Maret 2026 - 12:24 WIB

Ranah Minang Kehilangan Sang Maestro, Yus Dt. Parpatiah Tutup Usia

Jumat, 20 Maret 2026 - 15:08 WIB

Cegah Penyakit Masyarakat, Polsek Sidareja Cilacap Amankan Miras dalam Razia Kos-kosan

Kamis, 19 Maret 2026 - 19:03 WIB

MPC Pemuda Pancasila Cilacap Tegaskan Kabar Aksi “Peduli Mas Bupati” Adalah Hoaks & Upaya Provokasi

Rabu, 18 Maret 2026 - 17:38 WIB

Pastikan Stabilitas Pangan,Gubernur Jateng Pantau Harga Kebutuhan Pokok di Pasar Gede Solo

Rabu, 18 Maret 2026 - 10:23 WIB

Kantor Hukum Fredy & Partners Dukung Penataan Parkir Terpusat Pangandaran

Berita Terbaru