Kab. Bandung, REVOLUSI.co.id- Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang ( PUTR ) Kabupaten Bandung diduga Berlaku tidak adil dalam pembagian proyek penunjukan langsung ( PL ) , karena proyek – proyek yang ada di DPUTR Kab. Bandung diduga dikuasai oleh beberapa pengusaha saja.
Hal ini memicu para pengusaha kecil yang selama ini sering mengerjakan proyek – proyek di Kab. Bandung seolah – olah disingkirkan dan tidak diberi pekerjaan ( PL ) oleh DPUTR, akibatnya pengusaha yang tergabung dalam Paguyuban Pengusaha Soreang beserta LSM / Ormas menggelar aksi unjuk rasa menuntut keadilan dari DPUTR.
Aksi unjuk rasa yang menuntut keadilan kepada DPUTR Kab. Bandung itu, memuntut keadilan, karena baru sekarang ini pembagian proyek penunjukan langsung ( PL ) hanya dikuasai oleh beberapa pengusaha saja, tanpa memikirkan pengusaha yang lain.
Dugaan penguasaan proyek tersebut di picu oleh salah satu pegawai DPUTR yang baru yang di sinyalir hanya mementingkan segelintir pengusaha saja, tanpa melihat pengusaha – pengusaha yang selama ini sudah menjadi mitra DPUTR Kab. Bandung.
Menurut Koordinator Aksi, Kang Yadi dari GMPI saat dihubungi menjelaskan” Ketidak beresan ini sudah dirasakan sejak usai Lebaran, yang di mana banyak pengusaha kecil yang sudah menjadi mitra DPUTR cukup lama l tidak mendapatkan pekerjaan sama sekali. Padahal, mereka sangat mengandalkan paket PL untuk mempertahankan kelangsungan hidup usaha serta menafkahi keluarga, dan keluarga pekerja dilapangan,” Jelas Kang Yadi selaku koordinator aksi.
“Jadi seharusnya orang tersebut faham dan mengerti kepada para pengusaha kecil, bahwa yang butuh makan bukan hanya pengusaha besar, namun pengusaha kecil pribumi pun perlu bekerja untuk menghidupi anak istrinya dan menghidupi pekerja dilapangan,” tegas Kang Yadi.
Kekisruhan dalam pembagian paket ini, menurut Paguyuban, berawal dari penunjukan salah satu staff kepala DPUTR, yang diduga mengatur proyek – proyek di lingkungan DPUTR Kab. Bandung.
Padahal staf yang dimaksud ini, dinilai tidak memahami situasi lapangan serta karakteristik para pengusaha lokal, dampaknya menyebabkan ke tidak adilan dalam distribusi ribuan paket PL yang tersedia.
Dalam aksi demo nya para peserta aksi mempertanyakan sikap tegas dari Kepala DPUTR Kab. Bandung Zeis, dan Bupati Bandung Dadang Supriatna yang dinilai mengetahui situasi dan kondisi ini, namun mereka ( Bupati dan Kadis PUTR ) tidak mengambil tindakan tegas.
Dalam aksinya Paguyuban Pengusaha Kecil dan LSM / Oramas, menuntut adanya evaluasi yang menyeluruh terhadap proses pembagian paket pekerjaan, serta keterlibatan lebih besar dari pengusaha kecil lokal dalam proyek-proyek pemerintah, karena Pengusaha lokal lebih berkopenten dan berdedikasi serta memahami kultur pembangunan, dan dalam bekerja akan lebih baik dibanding pengusaha dari luar. ( Redaksi )
