Pesisir Selatan, REVOLUSI.co.id- Beredarnya video pernyataan Bupati Pesisir Selatan, Hendra Joni, di platform TikTok terkait isu perizinan bangunan yang tengah memanas, justru menuai kritik pedas dari berbagai lapisan masyarakat.
“Alih-alih memberikan solusi konkret, pernyataan tersebut dinilai hanya sebagai pengakuan secara tidak langsung bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pessel telah mengetahui adanya persoalan, namun masih minim tindakan nyata di lapangan.
“Pemerintah Dianggap Kurang Peka
Sejumlah tokoh masyarakat menyayangkan sikap Pemkab yang terkesan “santai” menanggapi kegaduhan yang terjadi. Menurut warga, sensitivitas pemerintah daerah sedang diuji.
“Jika Bupati sudah mengetahui adanya keresahan masyarakat terkait dugaan pelanggaran izin bangunan,khususnya isu klenteng yang disebut dalam video tersebut,seharusnya langkah hukum segera diambil.
”Pernyataan di TikTok itu menandakan Pemkab sudah tahu ada masalah yang heboh. Pertanyaannya, kenapa sampai sekarang belum ada tindakan tegas? Jangan sampai publik menilai pemerintah hanya pandai berwacana tanpa ada nyali untuk mengeksekusi aturan,” ujar salah satu perwakilan warga.
“Masyarakat menuntut agar Bupati segera memerintahkan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kab. passel untuk turun langsung ke lokasi yang menjadi sumber polemik. Sebagai penegak Peraturan Daerah (Perda), Satpol PP harus melakukan pengecekan fisik dan verifikasi dokumen perizinan secara transparan.
“Tindak Tegas Pelanggar Perda
Kritik keras juga diarahkan pada konsistensi penegakan aturan. Masyarakat menegaskan bahwa jika dalam pengecekan nanti ditemukan pelanggaran Perda, Pemkab Pessel jangan tebang pilih.
”Bila ditemukan pelanggaran, segera tindak! Jangan biarkan bangunan tanpa izin berdiri kokoh di atas keresahan masyarakat. Aturan harus ditegakkan demi wibawa pemerintah daerah dan keadilan bagi semua pihak,” tegas narasi yang berkembang di tengah masyarakat saat ini.
Kini, publik menunggu langkah nyata dari Hendra Joni dan jajaran Pemkab Pesisir Selatan. Akankah ada tindakan tegas dari Satpol PP dalam waktu dekat, isu ini akan terus menguap menjadi sekadar konten media sosial tanpa penyelesaian hukum yang jelas? ***
