JAKARTA (REVOLUSI).- PDIP memastikan, posisi Hasto Kristiyanto sebagai Sekjen masih aman. Isu Hasto digeser dari posisinya hanya hoaks.
Isu Hasto digeser dari posisi Sekjen berhembus karena yang bersangkutan sering berhadapan dengan aparat penegak hukum, Hasto tercatat sudah dua kali dipanggil aparat dalam satu bulan terakhir. Pertama, diperiksa Polda Metro Jaya atas dugaan penghasutan, pada Selasa (4/6/2024). Kedua, diperiksa KPK terkait kasus Harun Masiku, pada Senin (10/6/2024).
Melihat masifnya isu tersebut, Ketua DPP PDIP bidang Kehormatan, Komarudin Watubun, angkat suara. Dia membantah Hasto dicopot dari posisi Sekjen PDIP. “Nggak ada, nggak ada (pencopotan Hasto),” tegas Komarudin, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/6/2024).
Komarudin menegaskan, pergantian Sekjen tidak bisa ujug-ujug, karena harus melalui Kongres. Pergantian itu juga adalah hak prerogatif Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Anggota Komisi II DPR ini memastikan, sampai sekarang, struktur PDIP tetap kompak. “Kami masih siap mengawal partai, mengawal ketua umum, mengawal Sekjen, dan mengawal simbol-simbol partai,” imbuhnya.
Komarudin lalu menyinggung masalah hukum Harun Masiku. Komarudin menegaskan, kasus Masiku sudah bergulir empat tahun dan kerugian negaranya tidak terlalu besar. Dia menduga, kasus ini diungkit kembali karena ada pesanan untuk menjatuhkan Hasto.
“Ini kan terkesan serangan ke Sekjen, serangan ke partai. Kelihatannya ada pesan sponsor,” sebutnya.
Sebelumnya, anggota DPR dari PDIP, Deddy Yevri Hanteru Sitorus, mengatakan ada upaya menggeser Hasto karena dianggap menghalangi komunikasi antara Presiden Jokowi dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Sikap kritis Hasto kepada Jokowi dan keluarga juga diduga membuat politisi asal Yogyakarta tersebut terjerat dalam pusaran kasus Masiku.
Di sisi lain, Ketua Umum Relawan Puan Maharani, Gema Perjuangan Maharani Nusantara (GPMN), Daddy Palgunadi, meminta Hasto mundur saja. Sebab, saat ini Hasto tengah menghadapi sejumlah masalah hukum.
“Ada baiknya Pak Hasto segera mundur dari jabatan Sekjen di PDIP, agar dapat fokus,” ujar Daddy, dalam keterangannya, Jumat (14/6/2024).
Sebelumnya, Hasto sempat menuding upaya untuk melengserkannya dari posisi Sekjen PDIP merupakan langkah memecah belah Banteng. Dia menduga ada perintah untuk menyingkirkan kader yang vokal mengkritik pemerintah.
Meski begitu, saat ditemui wartawan di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Selasa (25/6/2024), Hasto mulai enggan mengomentari kaitan antara pemeriksaan di KPK dan Polda dengan operasi untuk melengserkannya. Hasto lebih memilih menjawab soal penelitian disertasinya, di Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) Universitas Indonesia (UI). Menurut Hasto, isu pendidikan lebih penting agar dia segera mendapat gelar doktor kedua, setelah meraih gelar doktor dari Universitas Pertahanan.
Untuk masalah hukum, saat ini Polda Metro Jaya masih mendalami laporan terkait dugaan penghasutan yang dilakukan Hasto. Sementara, KPK tengah mengkaji penerapan pasal perintangan penyidikan terhadap Hasto dan stafnya, Kusnadi, dalam upaya perburuan Harun Masiku. “Nanti kita kaji seperti apa,” ungkap Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu, di Jakarta, Rabu (26/6/2024).
KPK melakukan pengkajian karena melaporkan lembaga antirasuah itu ke banyak lembaga, usai diperiksa sebagai saksi untuk Masiku. Mulai dari melaporkan penyidik KPK ke Dewan Pengawas (Dewas) dan Komnas HAM, serta mengajukan praperadilan atas penyitaan 2 handphone dan buku catatan partai.
Asep menegaskan, pemeriksaan Hasto murni penegakan hukum. Sebab, penyidik berusaha menggali informasi soal posisi persembunyian Masiku. Ia juga menekankan, pemeriksaan terhadap saksi lainnya akan terus dilakukan.
“Penyidikan tetap akan terus berlangsung sampai perkara tersebut bisa kita buktikan, kita bisa bawa ke persidangan. Kalau belum ada penghentian penyidikan, tetap kita jalankan,” tutup Asep.
