Kab. Bandung, REVOLUSI.co.id – Polisi Republik Indonesia (POLRI) sudah seharusnya melakukan pendataan Organisasi Masyarakat (ORMAS) dan Lembaya Swadaya Masyarakat (LSM), yang dimana banyak yang mengaku – ngaku dari Ormas dan LSM namun tanpa dibekali identitas.
Mereka seringkali beroperasi mendatangi pengerjaan – pengerjaan proyek pemerintah yang dilaksanakan oleh pihak ke 3, dan meminta sejumlah uang dengan menakut – nakuti akan memberhentikan proyek yang didatangi.
Dengan pola – pola itu banyak pihak ke 3 yang merasa terancam karena bila diberhentikan pengerjaan proyeknya pihak ke 3 akan mengalami kerugian besar, karena tidak bisa lagi bekerja tepat waktu.
Hal ini harus menjadi catatan bagi pihak Kesbangpol dan Polri, agar keresahan seperti itu tidak terjadi dan terulang kembali.
Selain itu juga oknum organisasi plat merah pun sering mengganggu pekerjaan pekerjaan proyek pembangunan pemerintah, dengan dalih uang koordinasi, dengan banyak nya hal itu, sering kali pelaku pelaku usaha dibidang proyek pembangunan sarana umum, merasa resah dan mengalami kerugian.
Seperti halnya dalam pembangunan sarana umum yang ada di Kab. Bandung, yang dimana banyak yang mengaku dari Ormas dan LSM namun mereka tanpa identitas keanggotaannya atau kepengurusannya di Ormas dan LSM. Selain itu juga, terdapat oknum wartawan yang sering mengaku dari salah satu media, dan ada juga yang mengaku media CNN ( Can Nulis- Nulis/belum pernah menulis), lalu menggertak pekerja dan ujung -ujungnya dalih akan menaikan berita.
Hal – hal seperti itu, harus menjadi catatan bagi Kesbangpol dan POLRI, agar setiap pengerjaan sarana umum pihak ke 3 dapat aman dan lancar tanpa harus merasa terganggu dan terhambat oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
Seperti yang diungkapkan oleh salah seorang pengamat pembangunan di kab. Bandung Anca Saputra, saat dimintai keterangannya, Kamis (01/08), mengatakan,” Sebenarnya Ormas, LSM dan Wartawan dalam kinerja nya cukup baik, namun banyak oknum yang selalu mengaku diri nya Ormas, LSM dan media, namun dalam kenyataannya oknum itu Tampa identitas,” Jelasnya
” Yang seperti inilah yang menjadi keresahan para pelaku usaha dibidang kontruksi pemerintah, maka sudah seharusnya pihak Kesbangpol untuk melakukan verifikasi atau pendataan di tiap – tiap wilayah, supaya para pelaku usaha mengetahui, mana yang legal dan mana yang ilegal agar pihak ke 3, bisa memilah dan memilih mana yang legal dan mana yang ilegal,” Ungkapnya.
Bahkan kini bermunculan oknum – oknum yang mengaku dari organisasi namun tanpa identitas, dengan dalih menyodorkan proposal dan mengancam pihak 3 bila tidak diberi sesuai keinginannya. Hal ini lah yang sering terjadi dalam setiap kegiatan pengerjaan proyek plat merah. (R***)
