• Home
  • Advertorial
  • Ka.Bappenda Marjoko Jalin Kesepakatan Dengan Kepala Pertanahan Guna Meningkatkan PAD Dumai

Advertorial

Ka.Bappenda Marjoko Jalin Kesepakatan Dengan Kepala Pertanahan Guna Meningkatkan PAD Dumai

Senin, 04 Februari 2019 11:03:00
BAGIKAN:
Gambar Marjoko dengan rekan2 Dinas dari Pertanahan Kota Dumai
Dumai, Revolusi.co.id - Untuk peningkatan PAD disektor pajak bumi dan bangunan (PBB) dan Bea Pengolahan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) maka dari itu Kepala Badan Pendapatan Daerah Marjoko dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Dumai  SPK/Surat Perjanjian Kerjasama telah ditandatangani pada tanggal 7 Desember 2018 di Pekanbaru Riau, 05/02/18
 
SPK antara lain memuat integrasi host to host aplikasi pertanahan dan aplikasi sismiop BAPENDA, melalui kerjasama ini diharapkan setiap ada peralihan hak tanah dan peningkatan status tanah serta kewajiban yang mempunyai hak apakah sudah melunasi kewajibannya membayar pajak PBB dan BPHTB.kata Marjoko
 
Marjoko menyampaiakan Sebagai tindak lanjut pelaksanaan SPK yang telah ditandatangani kedua pihak, pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 BAPENDA dan Kantah melakukan rapat koordinasi:
 
1. Akan melakukan koordinasi dengan Pusdatin dan BPN Pusat, untuk dapat difasilitasi pelaksanaan integrasi aplikasi.
2. Sementara menunggu proses integrasi aplikasi, pertukaran data  dilakukan secara off line melalui email kontak person.
3. Pelaksanaan sertifikasi tanah melalui Program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) pemerintah pusat harus disukseskan.
4. pemilik hak atas tanah baik pusat saat proses pendaftaran atau setelah memperoleh sertifikat tanah melalui program PTSL maupun mandiri berkewajiban dan segera melunasi pajak PBB dan BPHTB sejak memproleh sertifikat.
5. Melakukan sosialisasi bersama pelaksanaan program PTSL dan Pajak PBB serta BPHTB ke masyarakat.
 
Marjoko selaku Kepala Dispenda Kota Dumai akan berupaya terus untuk bagaimana meningkatkan PAD bagi Kota Dumai agar tercapai peningkatan Pendapatan Anggaran Daerah, kita ditugaskan di Dispenda tersebut memang untuk mencapai target Pemerintah dalam mengejar PAD Dumai. Melaluii kat tanah dalam program PTSL disamping memperkuat hak status tanah, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk segera mendaftar kan PBB dan BPHTB nya ke Badan Pendapatan Daerah, sehingga sertifikat yang dimiliki dapat dimanfaatkan oleh pemilik sesuai kebutuhannya seperti sebagai agunan atau jual beli
 
Banyak Masyarakat yang belum melunasi PBB nya, maka dari itu kita harus tegas kepada masyarakat agar yang memiliki tanah supaya melaksanakan pelunasan PBB nya, karena untuk mendapatkan sertifikat program PTSL harus segera melunasi yang belum melunasi PBB dan BPHTB akan berdampak baginya membuat kesulitan dalam administrasi nantinya. Maka dari itu yang memiliki tunggakan harus dilunasi.tutupnya (***)

 

BAGIKAN:
KOMENTAR